BUKITTINGGI, RADARSUMBAR.COM – Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menegaskan pentingnya penerapan sistem parkir non-tunai untuk mencegah praktik pungutan liar (pungli) yang dapat merugikan daerah setempat. Hal ini disampaikan saat melakukan peninjauan di beberapa gedung parkir di pusat kota, Selasa (22/4/2025).
Menurut Ramlan, meskipun sistem parkir masih menggunakan metode manual, pihaknya tengah berkolaborasi dengan Bank Nagari untuk mengembangkan teknologi baru yang memungkinkan pembayaran parkir dilakukan secara otomatis melalui tap. “Nanti semua yang berparkir bisa langsung tap, dan uangnya akan langsung masuk ke kas daerah,” ujar Ramlan.
Wali Kota juga menegaskan bahwa gedung parkir yang dibangun dengan dana publik tidak boleh ada pihak luar yang memungut parkir di kawasan Pasa Ateh. Temuan sistem manual yang masih digunakan di lokasi ini memicu perhatian pemerintah kota, mengingat metode pembayaran manual dinilai rawan penyalahgunaan dan tidak transparan.
Ramlan bahkan mencurigai adanya praktik pungli yang terjadi di lokasi tersebut, yang semakin diperkuat dengan masih digunakannya sistem pembayaran tunai. “Itu pungli namanya. Saya sudah bicara dengan pihak kepolisian. Uang ini harus masuk ke kas daerah semua, karena ini fasilitas milik pemerintah yang dibangun dengan uang rakyat,” katanya.
Pemerintah Kota Bukittinggi tengah berupaya memperbarui sistem pembayaran parkir menjadi lebih modern dan transparan dengan mengimplementasikan sistem elektronik. Penerapan sistem ini diharapkan akan memastikan bahwa seluruh pendapatan dari sektor parkir tercatat langsung dalam kas daerah tanpa celah untuk manipulasi.
Sebagai contoh, Ramlan menyebutkan hasil positif dari sektor pariwisata yang telah lebih dulu menerapkan sistem pembayaran elektronik. “Satu minggu saja kebun binatang, Benteng Fort de Kock, dan Panorama sudah bisa menghasilkan 3 miliar rupiah. Tahun lalu, dengan sistem manual, hanya menghasilkan 1,8 miliar,” ungkapnya.
Sebagai tindak lanjut, Ramlan menginstruksikan kepada Dinas Perhubungan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bukittinggi untuk segera mengevaluasi pihak-pihak yang selama ini mengelola parkir di Gedung Pasa Ateh. (rdr/ant)
