Ia menyebutkan, Polda Sumbar mempunyai komitmen yang kuat menciptakan wilayah hukumnya bebas tawuran dan balap liar.
“Jalau yang SMA, SMK kan menjadi tanggung jawab dari pemerintah provinsi, dan yang SD, SMP menjadi tanggung jawab pemerintah kota,” bebernya .
Ia menerangkan, mayoritas anak putus sekolah berasal dari keluarga yang kurang mampu. Mereka tidak sekolah karena tidak mempunyai handphone pada masa Covid-19.
“Dari yang tidak sekolah, akhirnya bablas sampai tidak mau sekolah,” sebut Kapolda.
Kapolda Sumbar mengkhawatirkan anak anak yang putus sekolah ini terjerembab pada pergaulan yang salah, seperti pengaruh narkoba, LGBT, judi, dan sebagainya.
“Dari tahanan Polda Sumbar dan jajaran, kurang lebih sekarang ada 800 orang. Mungkin 500 orang itu hampir rata-rata narkoba,” sebutnya.
Kapolda Sumbar menyebutkan keterlibatan semua pemangku kebijakan sangat diharapkan dalam menciptakan Kamtibmas yang kondusif. Kapolda Sumbar juga ingin punya semangat yang besar untuk membangun Sumatera Barat.
“Kami ingin bersama-sama punya semangat yang besar untuk membangun Sumatera Barat, khususnya mengeluarkan masalah-masalah yang anak-anak ini keluar dari yang muda jadi anak yang berprestasi hebat menjadi pemimpin bangsa Indonesia,” tutup Kapolda Sumbar. (rdr)
