Salah satu cara untuk memahaminya ialah dengan membaca gagasan tersebut dalam buku Paradoks Indonesia dan Solusinya, yang ditulis oleh Presiden.
“Di dalam buku tersebut semua gagasan dan program itu dijelaskan alasannya. Selain itu, Bapak Presiden juga menyatakan tiga hal penting yang harus terus didorong yaitu, sinergi, sinkronisasi, dan akselerasi.”
“Terutama sekali antar pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Bagaimana pun, Asta Cita diharapkan selaras dengan visi dan misi para Kepala Daerah,” kata Bima Arya.
Namun di samping itu, Bima Arya juga menyampaikan apresiasi atas ragam capaian yang telah diraih oleh Pemprov Sumbar sejauh ini.
Seperti persentase penduduk miskin di Sumbar yang tercatat sebanyak 5,97 persen, dan berada di bawah rata-rata nasional yang tercatat 9,03 persen.
Pemda di Sumbar pun diminta agar lebih fokus mengatasi kemiskinan sehingga bisa menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah secara nasional.
“Selain itu, tetap ada beberapa hal yang masih perlu mendapat perhatian khusus, di antaranya soal tingkat pengangguran dan penanganan stunting yang masih sedikit di atas angka nasional. Ini masih jadi PR yang perlu diselesaikan,” katanya lagi.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Pembangunan Kewilayahan Bappenas RI, Medrilzam, menyampaikan bahwa saat ini Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan multidimensi domestik.
Oleh karena itu, RKPD di setiap provinsi diharapkan terus mengacu pada RKP Nasional 2026, yang berfokus pada pangan, energi, dan ekonomi yang produktif dan inklusif.
“Selain itu khusus untuk Sumbar, hal yang juga perlu mendapat perhatian khusus adalah soal ketahanan iklim, bencana, dan reforma agraria. Ketiga hal ini harus bisa masuk dalam RKPD Sumbar Tahun 2026.”
“Untuk itu, kita meminta seluruh pihak terkait agar dengan seksama membaca RPJMN 2024-2029 yang sangat terperinci sampai ke level kabupaten/kota,” kata Medrilzam. (rdr/adpsb/isq)
