“Kami membutuhkan anggaran sekitar Rp6 miliar untuk rehabilitasi gedung serta pembangunan sarana prasarana darurat seperti asrama, ruang kelas, dan ruang makan,” ungkapnya.
Medison menambahkan, pelaksanaan Sekolah Rakyat akan sepenuhnya dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Saat ini, Pemkab Solok bersama DPRD sedang menyusun format perjanjian dan mekanisme pemanfaatan aset yang akan digunakan melalui sistem pinjam pakai.
Dari total 53 titik Sekolah Rakyat tahap pertama di seluruh Indonesia, Kabupaten Solok menjadi salah satu wilayah yang menyatakan kesiapan penuh dalam waktu dekat. (rdr/ant)
Halaman 2 dari 2
