TUAPEJAT, RADARSUMBAR.COM – Rombongan Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan mengunjungi Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, untuk melihat langsung proses belajar mengajar (PBM) di salah satu pulau terluar Indonesia tersebut.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Maria Yohana Esti Wijayati, menjelaskan bahwa kunjungan ini dilakukan setelah pihaknya melihat data yang menunjukkan bahwa pendidikan di Mentawai tertinggal jauh.
“Komisi X mengunjungi Kabupaten Kepulauan Mentawai karena melihat data yang menunjukkan betapa tertinggalnya pendidikan di daerah ini,” kata Esti Wijayati di Padang, Kamis.
Esti menambahkan, ketertinggalan tersebut terlihat jelas dari angka partisipasi kasar (APK), yang menggambarkan perbandingan jumlah penduduk yang bersekolah dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat untuk bersekolah. Selain itu, angka partisipasi murni dan rata-rata lama sekolah juga menunjukkan bahwa pendidikan di Mentawai sangat tertinggal jika dibandingkan dengan daerah lain, baik di Indonesia maupun di Sumatera Barat.
“Indikator-indikator pendidikan di Mentawai memang sangat rendah. Tidak hanya dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, tapi juga di Sumatera Barat,” ujarnya.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Esti mengatakan bahwa diperlukan intervensi kebijakan yang dapat mempercepat peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Komisi X pun telah merancang beberapa langkah strategis, seperti pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada lebih banyak siswa dan peningkatan fasilitas pendidikan.
“Yang terpenting adalah memastikan tunjangan bagi guru-guru yang mengabdi di Kabupaten Kepulauan Mentawai,” ujarnya.
Menurutnya, Mentawai memiliki potensi untuk keluar dari ketertinggalan pendidikan, dengan dukungan kolaborasi berbagai pihak. Apalagi, dengan beroperasinya Bandar Udara Mentawai (BUM) pada 25 Oktober 2023, aksesibilitas ke daerah ini akan semakin mudah, yang tentu akan mempercepat pembangunan sumber daya manusia di Mentawai.
Pada kesempatan yang sama, Esti menegaskan bahwa kemajuan Mentawai dalam bidang pendidikan tidak bisa hanya dibebankan pada pemerintah pusat. Peran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sangat vital untuk mewujudkan agenda besar ini.
“Memajukan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Mentawai harus menjadi skala prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat,” katanya. (rdr/ant)
