Dalam menghadapi keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat maupun provinsi, Riyanda mendorong DPMTSP-Naker untuk menjalin kolaborasi dengan akademisi, komunitas, kampus, serta figur publik yang bergerak di bidang teknologi, guna menghadirkan pelatihan yang berkualitas dan efisien.
“Kolaborasi ini penting untuk menekan biaya tanpa mengurangi mutu. Kita bisa manfaatkan kapasitas SDM yang ada, termasuk narasumber dari komunitas dan kampus,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Wali Kota menekankan bahwa pelatihan kerja harus menjadi salah satu instrumen penting dalam mengurangi angka pengangguran, terutama bagi lulusan SMA yang tidak melanjutkan pendidikan tinggi.
“Dengan pelatihan yang tepat sasaran, anak-anak kita memiliki arah hidup yang lebih jelas dan keterampilan yang bisa langsung diterapkan di lapangan kerja,” jelasnya.
Ia juga meminta agar kegiatan bursa kerja (job fair) yang digelar oleh pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada perekrutan, tetapi juga memberikan nilai tambah dalam bentuk edukasi dunia kerja, seperti seminar, simulasi wawancara, serta pelatihan penulisan CV dan portofolio digital. (rdr/ant)
