BUKITTINGGI, RADARSUMBAR.COM – Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyatakan bahwa Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah menjadi momentum yang tepat bagi perantau Ranah Minang untuk berperan aktif dalam pembangunan kota. Menurutnya, kontribusi pemikiran dan ide-ide segar dari perantau sangat dibutuhkan untuk memajukan Bukittinggi.
“Sebagai kota wisata yang ramai dikunjungi perantau, kami mengucapkan selamat datang dan mengajak kita semua untuk bersama-sama membangun Bukittinggi,” ujar Ramlan usai pelaksanaan Shalat Idul Fitri di Lapangan Wirabraja, Bukittinggi, pada Senin.
Ramlan menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendirian untuk mengembangkan pariwisata dan sektor lainnya. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan perantau sangat penting dalam menciptakan kemajuan, baik di sektor ekonomi, sosial, budaya, maupun pariwisata.
“Pemikiran dan kontribusi dari berbagai pihak akan sangat membantu kita dalam mewujudkan kemajuan. Mari kita wakafkan diri untuk memajukan Kota Bukittinggi,” ajaknya.
Di sisi lain, Ramlan juga menyampaikan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terkait kebijakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang menyarankan efisiensi anggaran di seluruh daerah. Sebagai kota wisata, Ramlan yakin Bukittinggi tetap dapat berkembang dengan memprioritaskan program unggulan yang ada.
Untuk menyiasati pemangkasan anggaran, Ramlan menekankan pentingnya pemanfaatan dana bantuan dari berbagai pihak, seperti dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Salah satu contoh sukses pemanfaatan CSR adalah pengecatan Jam Gadang yang beberapa waktu lalu.
“Jangan khawatir dengan efisiensi anggaran. Sebagai contoh, pengecatan Jam Gadang beberapa waktu lalu dapat terlaksana berkat bantuan dana CSR,” katanya.
Selain itu, Pemerintah Kota Bukittinggi juga berupaya menguatkan relasi dengan anggota DPR RI, DPD, pemerintah pusat, dan pengusaha guna membangun kota ini bersama-sama. Ramlan menambahkan bahwa pemerintah daerah terbuka untuk menerima bantuan dari pihak ketiga, asal tidak mengikat.
“Pemerintah boleh menerima bantuan, asalkan tidak ada kewajiban yang mengikat,” tandasnya. (rdr/ant)
