Wanita yang karib disapa Ani ini lantas mengungkap, pemerintah menggelontorkan ragam bantuan saat pandemi COVID-19. Salah satunya yakni memberikan anggaran/dana operasional untuk Babinsa/Babinkamtibnas hingga TNI/Polri untuk PPKM sampai ke level desa maupun mengakselerasi vaksinasi COVID-19. Selain dari penarikan utang, seluruh belanja negara juga dibiayai dari pendapatan, yakni pajak, bea cukai, maupun Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Makanya ini perlu kita (kasih) pahamkan dan kita ingin terus jelaskan ke publik. Jadi rakyat kalau bertanya kenapa saya bayar pajak, dia tau sebab kita urusin Indonesia bersama-sama,” tutur Ani.
Secara keseluruhan, belanja negara sepanjang tahun 2021 mencapai Rp2.786,8 triliun. Realisasinya meningkat 7,4 persen dibanding tahun lalu (year on year/yoy). Angkanya setara dengan 101,3 persen dari target Rp2.750 triliun.
Dia merinci, sekitar Rp400 triliun dianggarkan untuk gaji di pemerintah pusat, Rp770 triliun untuk transfer ke daerah, sekitar Rp380 triliun untuk subsidi dan bansos, serta Rp200 triliun untuk bansos lainnya. “Itu uang operasi habis. Kalau gaji, ya habis diterima karyawan, diterima ASN, PNS, prajurit, termasuk rektor. Kalau jadi bansos, diberikan ke masyarakat. Kalau jadi subsidi, dinikmati masyarakat,” pungkas Sri Mulyani. (kompas.com)
