“Belum sesuai harapan, jadi kami meminta kepada Pemko agar serius dalam mengurus PSM. Kami minta ketegasan dari Pemko, serius atau tidak urus PSM. Kami sedang berkirim surat ke Pemko,” urainya.
“Bisa jadi nanti kami merekomendasikan untuk menghentikan penyertaan modal jika pengelolaan manajemennya belum maksimal,” tegas Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar ini.
Untuk Perumda Air Minum (AM) Kota Padang, jelas Rachmad Wijaya, Perumda AM Kota Padang adalah core business (kegiatan inti atau aktivitas utama yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan keunggulan produk), kita utamakan pelayanan kepada masyarakat, buka devidennya kita utamakan.
Pansus III tentang pembangunan, Koordinator Osman ayub (Wakil Ketua DPRD), Ketua Helmi Moesim, Wakil Ketua Manufer Putra Firdaus, Sekretaris Amril Amin. Anggota: Rafdi, Ja’far, Wahyu Hidayat, Yendril, Muhammad Tommy Arby Rumengat, Mukhlis, Wismar Panjaitan, Zalmadi.
Seperti diketahui dalam LKPj Walikota kemarin, pada tahun 2024 telah terlaksana pembangunan jalan kota sepanjang 0,7 km, pemeliharaan jalan 34,09 km, pembangunan drainase sepanjang 0,8 km dan pemeliharaan drainase kota sepanjang 34,81 km, dengan tingkat kemantapan jalan sebesar 88,86%.
Dalam rangka peningkatan akses jalan dan keterhubungan antar wilayah yang semakin baik, telah ditunjang dengan penyediaan media transportasi umum massal trans padang.
Salah satu upaya mewujudkan Kota Padang sebagai pusat perdagangan dan ekonomi kreatif pemerintah Kota Padang telah membangun sarana prasarana perdagangan pasar raya serta pasar-pasar pembantu secara bertahap. pembangunan pasar raya fase VII yang dimulai pada tahun 2023, tahun 2024 ini sudah selesai 100% dan telah difungsikan.
Pansus IV, tentang Kesejahteraan Masyarakat, Koordinator Muharlion (Ketua DPRD Kota Padang), Ketua Iskandar, Wakil Ketua Rustam Efendi, Sekretaris Erianto. Anggota: Mulyadi Muslim, Hendrizal, Dewi Susanti, Donal Ardi , Fautiaz Fauzi, Rusdi, Khalidi Al Khair, Irwandi dan Erismiarti.
Ketua Pansus IV sekaligus Ketua Komisi IV, Iskandar menegaskan sejumlah program dinilai telah mencapai target administratif, tetapi efektivitasnya di lapangan masih perlu dikaji lebih lanjut. Ada program yang terlihat sukses dalam angka, namun dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya terasa. Inilah yang menjadi perhatian utama DPRD dalam memberikan rekomendasi ke depan.
Salah satu sektor yang disoroti adalah pendidikan. DPRD menilai bahwa kondisi pendidikan di Kota Padang, termasuk SD, SMP, dan TK, masih membutuhkan pembenahan. Kesejahteraan guru honorer menjadi perhatian utama.
Begitu juga di sektor pariwisata juga masih ada yang menjadi sorotan, terutama menjelang libur lebaran dalam meningkatkan jumlah wisatawan. DPRD menekankan perlunya peningkatan fasilitas wisata, keamanan, kebersihan, hingga labelisasi makanan di tempat wisata, agar pengunjung merasa nyaman dan aman.
Di sisi lain, kabar baik datang dari program BPJS Kesehatan Gratis yang menjadi salah satu program unggulan Wali Kota. Program ini mencakup berbagai layanan kesehatan seperti rawat inap, rawat jalan, cek laboratorium, rontgen, dan layanan medis lainnya.
DPRD juga memberikan jaminan bagi masyarakat yang mengalami kendala dalam pengurusan BPJS dengan memastikan bahwa Komisi IV siap membantu sebagai wakil rakyat. Bahkan, bagi peserta BPJS mandiri yang mengalami tunggakan, dalam kondisi darurat BPJS akan langsung aktif dan pemerintah akan menanggung tunggakan tersebut. (*)
