PADANG, RADARSUMBAR.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang melakukan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Padang tahun anggaran 2024. Pembahasan bersama mitra kerja OPD terkait dilakukan sejak 11-14 Maret 2025.
Sebelumnya nota Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Padang Tahun 2024 telah disampaikan Wali Kota Padang Fadly Amran melalui sidang Rapat Paripurna DPRD Kota Padang, di Lantai II ruang sidang utama gedung DPRD Kota Padang. Senin (10/3) lalu.
Setelah DPRD menerima LKPj Wali Kota Padang tersebut, DPRD langsung membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas LKPj Wali Kota Padang tahun 2024 itu. Ada empat Pansus yang dibentuk, mulai pansus I, II, II dan IV. Masing-masing pansus melakukan pembahasan bersama dengan mitra kerja atau OPD terkait.
Pansus I, membahas tentang Urusan Pemerintahan. Sebagai Koordinator Jufri (Wakil Ketua DPRD Padang), Ketua Usmardi Thareb, Wakil Ketua Gufron , Sekretaris Delma Putra. Anggota Alfi Beben One, Devi Febrida, Yulasmi, Iswanto Kwara dan Yusri Latif.
Pansus I DPRD Padang membahas tentang urusan pemerintahan. (Foto: Ist)
Anggota Pansus I, Iswanto Kwara mengatakan, khusus untuk komisi I sebenarnya tidak terlalu banyak yang dibahas dalam LKPj Wali Kota Tahun 2024, karena sudah di atas pencapaian 90 persen. Namun ada sedikit yang harus diperjelas terkait di bagian Umum tentang insentif kepala daerah 1,5 persen.
“Kita minta ini lebih diperjelas lagi. Mitra kerja yang terlibat dalam pembahasan Pansus I cukup banyak, diantaranya Sekwan, Satpol PP, Forkopimda, dan lainnya.”
“Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tahun 2024 dapat berjalan baik dan lancar walaupun masih terdapat beberapa permasalahan,” ungkapnya.
Di luar pembahasan LKPj, Iswanto Kwara juga menitip persoalan pelayanan di Disdukcapil Kota Padang. Dia meminta agar persoalan parkir yang sempit di lokasi tersebut dicarikan solusinya. Begitu juga banyaknya ruangan yang bocor dan perlu diperbaiki. “Semuanya harus dibenahi agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan terbaik dari Disdukcapil,” harapnya.
Pansus II, membahas tentang Perekonomian dan Keuangan. Koordinator Mastilizal Aye (Wakil Ketua DPRD), Ketua Rachmad Wijaya, Wakil Ketua Miswar Jambak, Sekretaris, Arnedi Yarmen. Anggota: Rafli Boy, Faisal Nasir, Surya Jufri, Christian Rudy Kurniawan Sutiono, Indra Guswadi dan Yosrizal Efendi.
Pansus II DPRD Padang membahas tentang perekonomian dan keuangan. (Foto: Ist)
Ketua Pansus II, Rachmad Wijaya mengatakan ada beberapa OPD yang ikut dalam pembahasan, diantara Dinas Perdagangan, Perumda PSM dan Perparkiran dan beberapa OPD lainnya.
Katanya ada beberapa catatan dalam pembahasan dengan OPD mitra kerja baik kepada Dinas Perdagangan, Perumda Padang Sejahtera Mandiri (PSM) dan Perparkiran dan PDAM.
Kalau Dinas Perdagangan terkait kinerja dalam pengelolaan Pasar Raya Padang. Masih ada kebocoran-kebocorannya yang harus dikurangi terkait retribusi. Bisa dikatakan kebocoran atau bisa juga karena belum maksimal terkait potensi yang ada.
Rachmad Wijaya mengaku baru saja melakukan sidak ke Pasar Raya melihat kondisi riil di lapangan, tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Dinas Perdagangan.
Sedangkan pada Perumda PSM, kata Rachmad Wijaya, manajemen perusahaan pelat merah milik Pemko Padang tersebut belum maksimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
