Selain itu, pemerintah juga berencana menertibkan persoalan kelangkaan dan tingginya harga pupuk. Untuk mengatasi masalah ini, mereka akan melibatkan Komisi Pengawas Pupuk Pestisida (KP3) serta pihak Kejaksaan, Kepolisian, dan TNI untuk mencegah kelangkaan pupuk yang dapat merugikan petani.
“Langkah ini diambil untuk memastikan petani Agam sejahtera dan kemiskinan dapat ditekan pada 2025,” tambahnya.
Menurut data yang ada, jumlah masyarakat miskin di Agam meningkat dari 33.41 ribu jiwa (6,60%) pada 2023 menjadi 34.82 ribu jiwa (6,83%) pada 2024. Peningkatan ini dipicu oleh inflasi yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah.
Garis kemiskinan juga mengalami kenaikan dari Rp530.290 pada 2023 menjadi Rp558.963 pada 2024. Pemerintah Agam berharap dengan program yang sedang digulirkan, angka kemiskinan dapat kembali menurun pada tahun 2025. (rdr/ant)
