JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, mengungkapkan bahwa dirinya menerima banyak laporan mengenai praktik nakal di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) setelah ia memberikan nomor pribadi untuk kontak pelayanan masyarakat.
“Saya juga mengakui, banyak mendapat hujatan yang saya terima sebagai bagian dari perbaikan kami, namun saya juga mendapatkan banyak apresiasi dan dukungan serta laporan terkait praktik-praktik nakal di beberapa SPBU,” ujar Simon dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa.
Simon menegaskan bahwa Pertamina akan menindaklanjuti laporan-laporan tersebut dengan menggandeng aparat penegak hukum (APH) untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan masyarakat.
Dalam upaya meningkatkan tata kelola perusahaan, Simon juga menyampaikan bahwa Pertamina telah membentuk Crisis Center untuk mengintegrasikan informasi dan koordinasi antar subholding, serta memastikan ada personel yang siap memantau setiap potensi risiko bisnis yang muncul.
“Saya juga meminta kesempatan kedua agar Pertamina dapat bekerja lebih keras dan transparan untuk kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat,” tambahnya.
Sebelumnya, Simon menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia atas keresahan yang timbul terkait dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina.
“Saya, Simon Aloysius Mantiri, sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero), meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas peristiwa yang terjadi beberapa hari terakhir ini,” ujarnya dalam konferensi pers di Grha Pertamina, Jakarta, Senin (3/3).
Simon menegaskan komitmen Pertamina untuk memperbaiki tata kelola dan memastikan bahan bakar minyak (BBM) yang dihasilkan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.
“Hasil uji laboratorium oleh Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) Kementerian ESDM terhadap 75 sampel BBM Pertamina menunjukkan bahwa kualitas BBM kami sudah sesuai dengan standar,” ujarnya. (rdr/ant)
