Tidak hanya itu, Pemprov Sumbar juga akan memberikan perhatian khusus pada aspek jaminan sosial bagi pekerja informal.
Wagub menegaskan bahwa Pemprov Sumbar akan memberikan perlindungan sosial bagi nelayan, petani, dan pekerja informal lainnya melalui program jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan.
“Kami juga akan mengembangkan program pelatihan keterampilan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing pekerja informal,” katanya.
Upaya Pemprov Sumbar ini sejalan dengan komitmen untuk membangun masyarakat yang madani, unggul, dan berkeadilan.
“Dengan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, diharapkan berbagai permasalahan di sektor kesehatan dapat teratasi, sehingga mendukung terwujudnya visi Sumatera Barat 2025-2030,” katanya.
Program perluasan akses layanan kesehatan dan penanggulangan stunting ini, terang Vasko, merupakan bagian dari implementasi prinsip keadilan dalam pembangunan.
Dimana, seluruh lapisan masyarakat memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas tanpa memandang lokasi geografis maupun status ekonomi.
“Melalui langkah tersebut, Pemprov Sumbar optimis dapat mewujudkan sistem layanan kesehatan yang lebih konkret dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga mendukung terciptanya Sumber Daya Manusia (SDM) Sumbar yang tangguh dan produktif,” tutupnya. (rdr/adpsb)
