JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono, mengusulkan tiga langkah kunci kepada Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam merespons situasi Palestina yang terus berlarut tanpa ada tanda-tanda pemulihan dan terancam dengan mandeknya gencatan senjata dengan Israel.
Dalam Konferensi Tingkat Menteri Luar Biasa (KTM-LB) OKI di Jeddah, Arab Saudi, Jumat (7/3), Menlu Sugiono menekankan tiga langkah tersebut. Langkah pertama adalah memastikan bahwa semua pihak mematuhi kesepakatan gencatan senjata, termasuk menjamin akses bantuan kemanusiaan yang menjadi bagian penting dari kesepakatan tersebut. Ia menegaskan bahwa penghentian bantuan kemanusiaan ke Gaza oleh Israel merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter dan hak asasi manusia internasional.
Langkah kedua adalah memastikan pemulihan dan rekonstruksi Gaza dilakukan dengan benar-benar memperhatikan kepentingan rakyat Palestina, tanpa merelokasi warga Palestina secara paksa dari Gaza dengan alasan apapun. Menlu Sugiono menyatakan bahwa Indonesia siap berkontribusi dalam upaya rekonstruksi Gaza dengan berkolaborasi dengan organisasi masyarakat.
Langkah ketiga adalah memperkuat upaya untuk mewujudkan solusi dua negara yang semakin mendapat dukungan dari komunitas internasional. Menlu menyerukan agar dorongan untuk solusi ini diperkuat di berbagai forum dunia, termasuk di OKI, Liga Arab, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Selain itu, Menlu juga mengajak negara-negara OKI untuk memperkuat solidaritas terhadap Palestina dan mendukung kapasitas badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) serta mendukung upaya untuk menghasilkan fatwa hukum dari Mahkamah Internasional (ICJ) terhadap Israel.
Dalam konferensi tersebut, dua resolusi disepakati: Resolusi mengenai Situasi Palestina yang mendukung rekonstruksi Gaza dan Resolusi mengenai pemulihan keanggotaan Suriah di OKI yang sebelumnya dibekukan pada 2012.
KTM-LB OKI tersebut dihadiri oleh 46 negara anggota OKI, dengan 27 negara di antaranya diwakili oleh menteri luar negeri, termasuk dari Indonesia, Arab Saudi, Malaysia, Maroko, dan Turki. (rdr/ant)
