Tito menyebutkan bahwa dari 24 daerah yang akan melaksanakan PSU, 10 daerah di antaranya sudah sanggup untuk menggunakan APBD, sedangkan 14 daerah menyatakan tidak mampu.
Kini dari 14 daerah tersebut, enam daerah di antaranya masih menghitung kembali kemampuan APBD mereka agar diupayakan tidak menggunakan APBN.
Jika kabupaten tidak mampu, APBD dari pemerintah provinsi setempat akan menjadi pendukung untuk biaya PSU.
“Kalau yang 14 (daerah) lagi dari semuanya itu, ada kira-kira enam (daerah) yang sedang menghitung lagi, yang lain nyatakan sanggup dari APBD setelah kita pelototin. Kalau dia tidak mampu, kita lihat dulu, kalau dia udah nyerah, dari APBD provinsi mem-backup,” kata Tito. (rdr/ant)
Halaman 2 dari 2
