JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan bahwa pemerintah akan mulai menerapkan kebijakan flexible work arrangement (FWA) mulai H-7 Lebaran, tepatnya pada 24 Maret 2025. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu mengurai kemacetan dan memperlancar distribusi arus mudik Lebaran tahun ini.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB terkait penerapan flexible work arrangement atau yang sebelumnya dikenal dengan work from anywhere,” ujar AHY di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (1/3/2025).
FWA merupakan sistem kerja yang memungkinkan karyawan untuk bekerja dengan lebih fleksibel, termasuk bekerja dari lokasi yang berbeda dari kantor. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat mempercepat distribusi arus mudik, terutama mengingat tahun ini perayaan Lebaran berdekatan dengan Hari Raya Nyepi.
“Harapannya, kebijakan ini bisa membantu mendistribusikan arus mobilitas masyarakat lebih awal menjelang mudik Lebaran,” jelas AHY.
Selain FWA, pemerintah juga tengah mengupayakan sinkronisasi jadwal libur sekolah guna lebih mengoptimalkan distribusi arus mudik. Langkah-langkah ini diambil untuk mengurangi kepadatan lalu lintas pada hari-hari menjelang Idul Fitri.
AHY menekankan bahwa semua kebijakan ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan perjalanan mudik 2025 berjalan dengan aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat.
“Sekali lagi, mohon disampaikan kepada masyarakat luas, ini adalah upaya pemerintah, sesuai arahan dan direktif khusus dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, yang ingin memastikan perjalanan masyarakat di bulan suci Ramadan, khususnya Lebaran, semakin aman, nyaman, terjangkau, dan menyenangkan,” ujarnya.
Pemerintah juga terus mempersiapkan infrastruktur dan layanan transportasi untuk mendukung kelancaran arus mudik dan balik Lebaran. AHY menegaskan bahwa langkah-langkah strategis telah diambil untuk memastikan kesiapan infrastruktur transportasi, baik darat, laut, udara, maupun perkeretaapian, guna mendukung kelancaran perjalanan masyarakat selama periode mudik.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat yang merencanakan perjalanan mudik dan memastikan harga tiket lebih terjangkau. (rdr/ant)
