Pada Januari 2016, ia mendapat kepercayaan dari Presiden Joko Widodo untuk menjadi anggota Dewan Penasihat Presiden Bidang Ekonomi dan Industri di Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), yang mana ia bertanggung jawab atas pengembangan industri pariwisata di Indonesia.
Bersama Muhammad Lutfi, dia mengembangkan beberapa hotel, restoran, dan resor di Jakarta dan Padang, serta berkontribusi dalam pengembangan agroindustri di Sumatera Barat.
Sejak 2021, Dony dipercaya untuk menjabat sebagai Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau InJourney, perusahaan yang menjadi holding dari beberapa BUMN di bidang pariwisata
Di bawah kepemimpinannya, perusahaan ini berfokus pada integrasi dan sinergi antara sektor aviasi dan pariwisata untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional.
Sebagai Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony akan membawahi divisi Chief of Legal and Risk Management, serta Asset Management (AM).
Dony akan membantu Rosan dalam memimpin badan yang diproyeksikan akan mengelola aset senilai lebih dari 900 miliar dolar Amerika Serikat (AS) dengan proyeksi dana awal untuk Danantara mencapai 20 miliar dolar AS.
Dana yang dikelola itu akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor, seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir dan produksi pangan.
Peluncuran Danantara menandai era baru transformasi pengelolaan investasi strategis Indonesia dan bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan Astacita yaitu visi besar membawa perekonomian ke level yang lebih tinggi melalui investasi berkelanjutan dan inklusif.
Danantara akan diawasi oleh Dewan Pengawas (Dewas) yang diisi oleh sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L), dengan Menteri BUMN Erick Thohir menjadi Ketua Dewas dan Muliaman Hadad menjadi Wakil Ketua.
Jabatan Anggota Dewas akan diisi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan sebagainya.
Selain itu, dalam struktur Danantara juga akan terdapat Dewan Penasihat dan Oversight & Accountability Committee.
Presiden Prabowo akan melibatkan penasihat skala global, yang bisa berasal dari negara lain, seperti Amerika Serikat (AS), Inggris, China, India, dan sebagainya yang memiliki keahlian dalam bisnis, dan/atau berlatar belakang politik. (rdr/ist/ant)
