JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Indonesia telah menyusun strategi pengendalian harga pangan utama untuk menghadapi Bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 2025. Dalam upaya menjaga kestabilan harga, Kementerian terkait akan berkolaborasi untuk mengawasi pasar, dengan strategi utama berupa operasi pasar.
“Pemerintah berfokus untuk menurunkan harga komoditas pangan utama yang dibutuhkan masyarakat, terutama minyak goreng dan gula. Jika terjadi lonjakan harga, operasi pasar akan segera dilakukan,” kata Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Evaluasi Komunikasi Kantor Komunikasi Kepresidenan, Fritz Edward Siregar, setelah rapat koordinasi terbatas antara kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Kantor Kementerian Pertanian, Rabu (19/2/2025).
Fritz menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan kementerian dan lembaga terkait untuk bekerja sama dalam memastikan harga pangan tetap berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET). “Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Kementerian BUMN untuk memastikan harga tetap sesuai dengan HET. Jika ada gejolak, kementerian dan BUMN terkait akan saling mendukung,” ujar Fritz.
Dalam rapat koordinasi tersebut, disepakati bahwa sejumlah BUMN akan terlibat dalam operasi pasar Gerakan Pangan Murah. Intervensi ini akan disesuaikan dengan bidang yang dimiliki BUMN. “Misalnya, BUMN dapat menggunakan aset yang dimiliki sebagai outlet untuk operasi pasar, atau membantu distribusi bahan pangan melalui dukungan angkutan,” jelas Fritz.
“Semua pihak harus bergerak dan mendukung Gerakan Pangan Murah ini, serta mengantisipasi ketersediaan bahan pangan di seluruh Indonesia,” tambahnya.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga memberikan peringatan keras kepada pengusaha yang tidak mematuhi HET dan menjual bahan pokok di atas harga yang ditetapkan. Perusahaan yang melanggar dapat dikenakan tindakan tegas, termasuk penyegelan dan pencabutan izin usaha.
“Jangan sampai harga bahan pokok melebihi HET yang telah ditentukan. Kasatgas Pangan dan Badan Intelijen Keamanan harus mengawal operasi pasar ini dengan baik karena ini adalah perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Jika ada yang melanggar, kami akan memastikan penindakan tegas, bahkan pencabutan izin usaha,” ujar Amran.
Pemerintah telah menetapkan HET untuk minyak goreng Minyakita sebesar Rp15.700 per liter, namun realisasinya tercatat mencapai Rp17.500 per liter, melebihi batas HET. Mentan berharap harga minyak goreng dapat segera diturunkan untuk memenuhi harapan masyarakat.
“Sekali lagi, kami tekankan bahwa tidak boleh ada yang bermain-main dengan HET,” tegas Amran.
Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri menambahkan bahwa operasi pasar merupakan wujud komitmen pemerintah untuk menjamin ketersediaan pangan yang terjangkau bagi masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri. “Kami dari Kemendag mendukung penuh operasi pasar ini untuk menurunkan harga dan menstabilkan pasokan pangan, serta merespons keluhan masyarakat menjelang Ramadan dan Lebaran,” jelasnya. (rdr)
