JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit menyematkan penganugerahan tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Pratama yang ditandatangani oleh Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi), kepada 61 perwira tinggi Polri, 8 perwira tinggi TNI dan 5 Aparatur Sipil Negara (ASN), di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (30/12/2021) kemarin.
Dari 61 orang perwira tinggi Polri, salah satu diantaranya adalah Kapolda Sumbar Irjen Pol Teddy Minahasa, SH. S.Ik yang mengikutinya melalui virtual. Kapolri Jenderal Polisi Sigit dalam amanatnya, menyampaikan apresiasi kepada Pati TNI dan ASN yang selama ini terus memberikan dukungan dan kontribusi luar biasa terhadap pengembangan dalam upaya transformasi Polri di bidang organisasi, operasional dan pelayanan publik.
“Tentunya kami akan terus pegang teguh amanah yang telah diberikan terkait dengan perubahan-perubahan di bidang organisasi, perubahan-perubahan di bidang operasional dan pelayanan publik,” kata Sigit dalam amanatnya.
Mantan Kapolda Banten tersebut memastikan bahwa, untuk saat ini dan kedepan akan terus melakukan perbaikan birokrasi yang ada di institusi Polri, dengan terus meningkatkan pelayanan publik, agar semakin menjadi apa yang diharapkan oleh masyarakat. Komitmen itu, kata Sigit, sebagaimana harapan dari Presiden Indonesia Jokowi yang menginginkan adanya perbaikan birokrasi di internal Korps Bhayangkara.
Oleh karenanya, Sigit menekankan bahwa, Polri terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap bidang organisasi dan pelayanan demi menjadi lembaga yang diharapkan dan dicintai oleh masyarakat. Hal itu telah dituangkan sebagaimana cita-cita dan semangat dari konsep Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan).
“Ini sebagai bagian dari upaya kita untuk wujudkan transformasi Polri agar menuju Polri yang Presisi,” ujar mantan Kabareskrim Polri itu.
Lebih dalam, Sigit memberikan ruang kepada seluruh pihak untuk memberikan masukan, kritik, dan saran kepada institusi Polri. Pasalnya, semua bentuk perhatian itu, akan dijadikan sebagai bentuk koreksi dan evaluasi internal demi semakin menguatkan transformasi bidang pelayanan publik dan transformasi organisasi.
