“Pak Menteri Agama berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” kata Farid.
Di berbagai kesempatan, Menteri Agama juga menyampaikan bahwa Kemenag memiliki kekhususan terkait efisiensi anggaran, meskipun Farid tidak menjelaskan secara rinci tentang kekhususan tersebut.
“Yang pasti, Menteri Agama akan terus memperjuangkan rencana yang telah disusun, mengingat Kemenag adalah kementerian yang bersifat vertikal dan berbeda dengan kementerian lainnya,” jelas Farid.
Sementara itu, Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat, Aidinil Zetra, menekankan pentingnya implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam APBN dan APBD agar tepat sasaran dan mendukung pembangunan yang merata di seluruh Indonesia.
“Efisiensi anggaran dalam pemerintahan Presiden Prabowo harus benar-benar tepat sasaran agar kebijakan anggaran memberikan dampak positif bagi pembangunan yang merata,” ujarnya. (rdr/ant)
