SIMPANGEMPAT, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasaman Barat, Sumatera Barat, tengah mempersiapkan pelaksanaan uji coba Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditargetkan untuk 156.128 orang. Program ini bertujuan untuk memastikan gizi yang cukup bagi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan (Dinkes) Pasaman Barat, Julita Fitrinasari, mengatakan bahwa persiapan utama saat ini adalah pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), atau dapur yang dikelola oleh yayasan. “Kami masih mempersiapkan kelengkapan dapur dan sarana lainnya sebelum program ini dimulai,” ujarnya di Simpang Empat, Kamis.
Dapur yang dipersiapkan ini akan melayani sekitar 3.000 anak sekolah dengan jarak maksimal enam kilometer atau 30 menit perjalanan dari dapur ke sekolah. Dinkes telah berkoordinasi dengan pihak sekolah dan Dinas Pendidikan untuk memastikan kelancaran program tersebut.
Untuk melaksanakan program ini, sekitar 50 orang akan bekerja di dapur, dengan 47 di antaranya akan menjadi penjamu. Para penjamu ini akan dilatih, diperiksa kesehatannya, dan juga akan memeriksa sampel makanan yang akan disiapkan. “Pelatihan ini penting agar pelaksanaan program MBG berjalan dengan baik,” tambah Julita.
Meskipun pelaksanaan program ini masih dalam tahap persiapan, Julita menegaskan bahwa Dinkes akan memastikan seluruh aspek sudah matang sebelum dimulai. “Kami belum dapat memastikan waktunya karena persiapan harus dilakukan secara hati-hati agar program ini bisa berjalan lancar,” katanya.
Program MBG ini akan menyasar 156.128 orang yang terdiri dari siswa Sekolah Dasar, SMP, dan SMA sederajat (88.188 orang), ibu hamil (9.381 orang), ibu menyusui (9.317 orang), balita (33.254 orang), serta anak pra sekolah (15.988 orang). Untuk uji coba, baru satu dapur yang dipersiapkan, namun rencana ke depan, jumlah dapur kemungkinan akan bertambah sesuai kebutuhan.
Pemkab Pasaman Barat terus melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN), Pemerintah Provinsi Sumbar, dan pemerintah pusat untuk memastikan kesuksesan program ini. (rdr/ant)
