JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar Sidang Isbat (penetapan) untuk menentukan awal bulan puasa Ramadhan 1446 Hijriah/2025 pada 28 Februari 2025. Sidang tersebut akan melibatkan berbagai pihak terkait, seperti perwakilan ormas Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI), BMKG, ahli falak, serta perwakilan dari DPR dan Mahkamah Agung.
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Abu Rokhmad, menjelaskan bahwa Menteri Agama Nasaruddin Umar dijadwalkan memimpin Sidang Isbat yang akan diselenggarakan di Auditorium H.M. Rasjidi, Kementerian Agama, Jakarta Pusat.
Abu Rokhmad menjelaskan ada tiga rangkaian utama dalam sidang isbat tersebut. Pertama, akan ada pemaparan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi. Kedua, dilakukan verifikasi hasil rukyatul hilal dari berbagai titik pemantauan di seluruh Indonesia. Terakhir, dilakukan musyawarah untuk pengambilan keputusan yang akan diumumkan kepada publik.
Abu Rokhmad mengajak masyarakat untuk menunggu hasil sidang isbat dan pengumuman pemerintah terkait awal Ramadhan 1446 H. “Kita berharap umat Islam di Indonesia bisa mengawali Ramadhan tahun ini secara bersama-sama,” katanya, mengacu pada fatwa MUI No 2 tahun 2004 tentang penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.
Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah (Urais Binsyar) Kemenag, Arsad Hidayat, menjelaskan bahwa berdasarkan data hisab, ijtimak untuk awal Ramadhan 1446 H terjadi pada Jumat, 28 Februari 2025, sekitar pukul 07.44 WIB. Pada hari yang sama, ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia diperkirakan sudah di atas ufuk, dengan rentang ketinggian antara 3° 5,91’ hingga 4° 40,96%, dan sudut elongasi antara 4° 47,03’ hingga 6° 24,14°.
“Secara astronomi, dengan kriteria ini, ada indikasi kuat bahwa hilal akan terlihat,” ujar Arsad. Namun, data hisab ini akan dikonfirmasi melalui proses pemantauan hilal atau rukyatul hilal yang akan dilakukan di berbagai titik pemantauan di Indonesia. Hasil pemantauan tersebut nantinya akan dipaparkan dalam sidang isbat yang dipimpin oleh Menteri Agama. (rdr/ant)
