PADANG, RADARSUMBAR.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Barat (Sumbar) menilai sektor perbankan di provinsi tersebut masih memiliki peluang besar untuk tumbuh, terutama melalui pembiayaan di sektor pertanian yang masih belum optimal.
Kepala OJK Sumbar, Roni Nazra, dalam jumpa pers di Padang pada Senin, mengatakan bahwa peluang pertumbuhan sektor perbankan di Sumbar terbuka lebar, terutama di bidang pertanian yang menjadi kekuatan utama perekonomian daerah ini. “Sektor pertanian berkontribusi 21,94 persen terhadap perekonomian Sumbar, namun penyaluran kredit perbankan terhadap sektor ini masih tergolong rendah, yakni Rp11,86 triliun,” ujarnya.
Angka penyaluran kredit untuk pertanian tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan sektor perdagangan yang mencapai Rp16,92 triliun, meskipun kontribusi sektor perdagangan terhadap ekonomi Sumbar hanya 16,57 persen.
“Karena itu, kami mengimbau pemerintah dan pengambil kebijakan untuk memprioritaskan pengembangan sektor pertanian, sekaligus mengarahkan investasi di bidang hilirisasi produk pertanian,” kata Roni, menambahkan bahwa sektor pertanian mencakup pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
Di sisi lain, OJK Sumbar juga memperkirakan likuiditas perbankan akan tetap ketat sepanjang tahun ini, terutama akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah dan gejolak ekonomi global, termasuk kebijakan Presiden Amerika Serikat yang mengakibatkan migrasi modal asing.
Roni mengungkapkan bahwa Bank Pembangunan Daerah (BPD), khususnya Bank Nagari, juga akan merasakan dampak dari ketatnya likuiditas tersebut. “Ketatnya likuiditas tahun ini akan memengaruhi perbankan, termasuk Bank Nagari,” jelasnya.
Meski demikian, Roni menegaskan bahwa secara umum kinerja perbankan Sumbar masih tumbuh positif. Pada tahun 2024, aset perbankan Sumbar tercatat tumbuh 3,50 persen menjadi Rp83,99 triliun, kredit tumbuh 5,27 persen menjadi Rp73,36 triliun, dan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 4,18 persen menjadi Rp56,12 triliun.
Namun, meskipun DPK tumbuh, sektor giro mengalami penurunan 5,1 persen menjadi Rp6,83 triliun. Roni menjelaskan bahwa penurunan giro ini mencerminkan penurunan pertumbuhan sektor usaha, karena giro banyak digunakan oleh pelaku usaha, perusahaan, dan lembaga pemerintah dalam transaksi keuangan. (rdr/ant)
