PASAMAN BARAT

Pemkab Pasaman Barat Siapkan Anggaran Rp167,5 Miliar Tekan Angka Kemiskinan di 2025

0
×

Pemkab Pasaman Barat Siapkan Anggaran Rp167,5 Miliar Tekan Angka Kemiskinan di 2025

Sebarkan artikel ini
Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Pasaman Barat. Pemkab setempat menyiapkan Rp167,5 miliar untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan pada 2025. (ANTARA/Altas Maulana).

SIMPANGEMPAT, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasaman Barat, Sumatera Barat, menyiapkan anggaran sebesar Rp167,5 miliar untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan di daerah itu sepanjang tahun 2025.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Pasaman Barat, Ikhwanri, menyampaikan pada Sabtu di Simpang Empat, “Angka kemiskinan di Pasaman Barat mencapai 7,00 persen pada 2024, yang berarti ada 31.477 jiwa dari 449.677 jiwa penduduk yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Ini menjadi fokus perhatian kami untuk ditekan pada 2025.”

Untuk mencapai target tersebut, Pemkab Pasaman Barat telah menyiapkan anggaran sebesar Rp167.541.899.574, yang akan dialokasikan pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Dinas Perumahan Pemukiman, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, dan lainnya.

Ikhwanri menjelaskan, secara umum, upaya yang akan dilakukan meliputi pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan pendapatan masyarakat miskin, dan pengurangan jumlah kantong-kantong kemiskinan. “Kami akan bantu rumah tidak layak huni, sanitasi, bedah rumah, serta berbagai upaya lainnya melalui dinas terkait,” ujarnya.

Selain itu, Pemkab Pasaman Barat juga akan menyalurkan bibit pertanian dan perikanan sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan.

Ikhwanri menambahkan, Pemkab juga menggandeng perusahaan melalui inovasi kolaborasi untuk mengendalikan stunting dan kemiskinan, khususnya melalui intervensi gizi sensitif terpadu. “Kami berharap kolaborasi dengan perusahaan kelapa sawit dapat membantu memperbaiki rumah tidak layak huni, menyediakan jamban, sambungan air minum, listrik, dan lainnya,” katanya.

Ia juga berharap anggaran desa yang ada dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan pembangunan yang bermanfaat. (rdr/ant)