JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid, mendesak pemerintah untuk segera mengusut tuntas isu terkait pemasangan pagar laut yang tengah menjadi perbincangan publik.
Dalam sebuah jumpa pers yang digelar bersama Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Jakarta Pusat pada Selasa, Alissa menegaskan pentingnya pemerintah untuk melakukan kajian ulang terkait masalah ini.
“Pemerintah harus benar-benar memahami duduk permasalahannya dan segera mengambil tindakan,” ujar Alissa, putri dari mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Alissa menilai bahwa pemasangan pagar laut ini merupakan bukti pelanggaran hukum yang melibatkan pihak-pihak tertentu, termasuk pemerintah. Hal ini tercermin dari adanya pembiaran dari pemerintah daerah terhadap pihak-pihak yang memasang pagar laut demi kepentingan korporasi, yang dinilai sangat merugikan masyarakat.
Dia menambahkan, kondisi tersebut memperkuat dugaan adanya praktik korupsi yang melibatkan oknum-oknum pemerintah dalam proses penerbitan izin untuk pemasangan pagar tersebut. “Jika pemerintah daerah diam dan membiarkan hal ini terjadi, tentu menimbulkan pertanyaan besar,” jelas Alissa.
Lebih lanjut, Alissa menekankan bahwa pemasangan pagar laut semakin membatasi ruang gerak nelayan yang bergantung pada laut untuk mata pencaharian mereka. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah segera mengambil langkah tegas dan memastikan bahwa laut bukanlah untuk kepentingan korporasi, melainkan untuk kepentingan rakyat Indonesia.
“Pemerintah harus segera bertindak dan memastikan bahwa wilayah laut ini tidak diprivatisasi atau ‘dikavling’ untuk kepentingan pihak tertentu,” tegas Alissa. (rdr/ant)
