“Aset kita nilainya sekitar Rp12 triliun. Jadikan aset itu produktif dalam bentuk sewa atau dikerjasamakan dengan swasta. Harus ada terobosan untuk itu,” tegas politisi yang pernah menjabat Ketua LPJKD Sumbar ini dalam diskusi yang dirangkai dengan perayaan HUT ke-2 JPS, ini.
Selain aset, organisasi perangkat daerah (OPD) teknis di daerah juga harus punya keberanian dan memanfaatkan jejaringnya untuk menggaet anggaran dari kementerian. Balai atau instansi vertikal saja, di Sumbar ada belasan jumlahnya. “Jadi, gubernur harus panggil para kepala balai itu untuk mendorong geliat pembangunan di Sumbar. Apalagi banyak potensi di daerah yang menjadi kewenangan pusat, salah satunya terkait dengan sungai,” tambah Nurnas.
Kemudian, upaya yang perlu dilakukan adalah dengan menggandeng wakil rakyat daerah pemilihan Sumbar di Senayan, Jakarta. Baik itu anggota DPR RI maupun DPD RI. “Seperti Bang Leo (Leonady, red) ini, pemda di Sumbar mesti manfaatkan peran dan jejaring beliau di pusat,” kata Nurnas mengingatkan.
Senator Leonardy menyebutkan APBN tahun 2021 berjumlah Rp2.750 triliun. Sementara dana transfer ke daerah dan dana desa berjumlah Rp793,2 triliun. Sebanyak Rp20,5 triliun diberikan untuk Sumbar.
Dana sebesar Rp20,5 triliun, sudah termasuk dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK). Termasuk juga di dalamnya dana desa sebesar Rp996,2 miliar. Sehingga transfer APBN untuk APBD Sumbar tinggal sebesar Rp4,09 triliun.
Leonardy juga menekankan pentingnya semua jajaran di lingkungan Pemprov Sumbar bersinergi dalam menggaet dana dari pusat. Dia yang pernah menjabat ketua DPRD Sumbar mengungkapkan strategi menggaet dana pusat, bahu membahu dengan kepala dinas terkait.
Diceritakannya bagaimana upaya mendorong penuntasan pembangunan fly over BIM-Duku yang butuh anggaran Rp73 miliar dan pengembangan kampus Universitas Negeri Padang (UNP) yang butuh anggaran Rp350 miliar. Untuk, fly over BIM-Duku, fondasinya disiapkan dengan APBD Sumbar. Kedatangan Menteri PPN/Kepala Bappenas yang saat itu dijabat Paskah Suzetta dimanfaatkan sebaik-baiknya. Paskah Suzetta diajak berkunjung ke lokasi fly over.
“Saya bilang ke Pak Menteri Paskah waktu itu, sambil memegang fondasi tonggaknya dikatakanlah fondasi sudah dibangun dengan APBD. Kalau bentangan atas fly over ini dibangun dengan APBD juga, maka selesainya butuh waktu bertahun-tahun lamanya. Alhamdulillah, ketika itu beliau merespons dengan baik dan minta agar ajukan permohonan ke kementerian. Almarhum Hediyanto yang saat ini menjabat Kepala Dinas PU Sumbar telah siap menunggu di VVIP BIM dan memberikan presentasi terkait fly over tersebut lengkap dengan maketnya,” jelasnya.
Di samping melakukan lobi ke kementerian, kata Ketua Badan Kehormatan DPD RI itu, upaya lain yang bisa dilakukan dengan penyertaan modal dan membangun usaha-usaha yang dikaji secara komprehensif bisa mendatangkan pendapatan bagi PAD. “Selama ini ada usaha-usaha milik pemprov, tapi banyak yang tidak memberikan kontribusi bagi PAD. Banyak merugi. Nah, ke depan SDM-nya harus jadi perhatian serius,” tambahnya.
Sementara peluang untuk memperbesar dana transfer, kata Leonardy, dengan pengembangan desa dan nagari. Saat ini, jumlahnya di Sumbar 1.045. Padahal ketika masih berstatus desa jumlahnya 5.026 dan berkurang ketika kembali ke nagari. Jika jumlah nagari bertambah, maka dana desa yang diterima jauh lebih besar.
“Saat ini, jauh lebih banyak Nanggroe Aceh Darussalam yang jumlahnya ribuan sehingga dana transfernya lebih besar,” kata mantan Ketua DPD Gapensi Sumbar ini.
Cara lain yang bisa dilakukan jika ingin membangun, kata Leonardy, juga bisa dengan melakukan pinjaman daerah ke pemerintah dan provinsi lain. “Misalnya, ke Pemprov DKI Jakarta yang dananya banyak. Itu memungkinkan dilakukan. Ada 10 daerah yang dananya mengendap di bank, jumlahnya besar,” katanya. (rdr-007)
