Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa meskipun pemerintah melihat adanya perubahan sikap MK terhadap konstitusionalitas Pasal 222 UU Pemilu, keputusan tersebut harus dihormati. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah, sebagai bagian dari negara, terikat dengan putusan MK yang final dan mengikat.
Keputusan ini diperkirakan akan memperbesar peluang bagi lebih banyak calon dan koalisi politik yang lebih fleksibel dalam Pemilu Presiden mendatang. Dengan tidak adanya ambang batas pencalonan, lebih banyak partai dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden tanpa harus membentuk koalisi besar terlebih dahulu.
Sebagai langkah berikutnya, pemerintah akan membahas lebih lanjut mengenai dampak dari penghapusan ambang batas ini terhadap pelaksanaan Pemilu Presiden 2029. Yusril menegaskan bahwa jika diperlukan perubahan atau penambahan norma dalam UU Pemilu, pemerintah akan bekerja sama dengan DPR dan melibatkan seluruh stakeholders terkait, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), akademisi, pegiat pemilu, dan masyarakat luas dalam pembahasan ini.
Dengan keputusan MK ini, dinamika politik Indonesia menuju Pemilu 2024 dan Pilpres 2029 kemungkinan besar akan mengalami perubahan signifikan, memberikan lebih banyak ruang bagi partai politik dan calon presiden baru untuk tampil di kancah politik nasional. (rdr/ant)
