“Berbagai upaya penegakan hukum yang kami lakukan merupakan upaya terakhir atau ultimum remedium dengan mengedepankan pendekatan restorative justice, sehingga diharapkan Polri dapat mewujudkan penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula,” ujarnya.
Lebih lanjut, dikatakan oleh Kapolri bahwa penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif memiliki kelebihan tertentu, salah satunya menghemat anggaran lantaran tidak membutuhkan tahapan penyidikan, penuntutan, persidangan hingga pembinaan di lembaga pemasyarakatan.
Kendati demikian, dirinya menegaskan bahwa kepolisian tidak akan menerapkan pendekatan keadilan restoratif untuk menyelesaikan kejahatan tertentu yang merugikan dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
“Namun khusus terhadap kejahatan tertentu yang mengganggu ketertiban umum, merugikan keuangan negara, merugikan masyarakat kecil atau kelompok rentan, serta kejahatan yang meresahkan masyarakat, akan kami lakukan tindakan tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ucapnya menegaskan. (rdr/ant)
