PAINAN, RADARSUMBAR.COM – Karena mati suri, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mendorong perbaikan struktur dan administrasi 93 badan usaha milik nagari (BUMNag).
Kepala Bidang Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat, Pembangunan Kawasan Pedesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Pesisir Selatan, Dalmasar di Painan, Kamis mengatakan pihaknya mengambil sejumlah langkah untuk memperbaiki BUMNag yang mati suri tersebut.
“Semua nagari di Pesisir Selatan sudah memiliki BUMNag, yaitu 182 BUMNag. Namun, dari jumlah itu, hanya 89 BUMNag yang aktif, sedangkan 93 mati suri,” ucapnya.
Untuk menghidupkan yang mati suri, pihaknya mendorong BUMNag tersebut untuk membentuk pengurus baru, melengkapi administrasi, misalnya badan hukum Kemenkum HAM, surat izin berusaha dan terdaftar di katalog elektronik.
“Kunci aktifnya BUMNag, pengurusnya harus orang yang punya jiwa kewirausahaan agar bisa mengembangkan potensi usaha yang ada di nagari,” ujarnya.
Ia mengatakan pada 2025 pihaknya akan melanjutkan revitalisasi pengurus BUMNag bersama dengan tenaga pendamping profesional Kementerian Desa PDT untuk Pesisir Selatan guna mendampingi yang tidak aktif.
Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat desa Pesisir Selatan, Eko Yb, mengatakan ketika ia mulai bertugas di kabupaten tersebut sebelas bulan yang lalu, BUMNag yang aktif hanya sebelas unit.
Lalu, ia memberikan edukasi pemerintah kecamatan dan pemerintah nagari dengan menyampaikan bahwa BUMNag merupakan prioritas kegiatan dana desa untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat. Targetnya ialah mendatangkan pendapatan asli nagari.
“Edukasi tujuannya untuk revitalisasi atau menghidupkan kembali BUMNag. Artinya, perlu dibentuk pengurus baru karena BUMNag yang mati suri itu yang tidak aktif adalah pengurusnya,” tuturnya.
Setelah pihaknya melakukan pendampingan selama sebelas bulan, kata Eko, dari 11 BUMNag yang aktif pada 2023, kini sudah 89 yang aktif. Ia menargetkan untuk mengaktifkan 93 unit yang tidak aktif pada 2025.
