PADANG, RADARSUMBAR.COM — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa Pemprov Sumbar mengedepankan semangat keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta terus berupaya memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi para jurnalis.
Meski demikian, hasil penilaian Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Sumbar yang belum cukup baik tetap akan segera dievaluasi.
Hal itu disampaikan Mahyeldi usai mengikuti Diskusi Hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Tahun 2024 Sumbar bersama Dewan Pers di Hotel Mercure Padang, Selasa (17/12/2024).
Berdasarkan hasil IKP dari Dewan Pers, Sumbar baru bisa meraih nilai 66,61 dan berada di peringkat 34 secara nasional.
“Alhamdulillah, hari ini kita bisa berdiskusi dengan Dewan Pers untuk melakukan evaluasi atas IKP Sumbar tahun 2024. Saat diskusi, kami menyampaikan bahwa Pemprov Sumbar sangat terbuka soal informasi.”
“Keterbukaan itu adalah semangat kita. Seluruh kegiatan pemerintahan dapat diakses melalui dashboard.sumbarprov.go.id.”
“Secara nasional, keterbukaan ini mendapat penghargaan dari KI, KPI, dan Kemendagri, sebagai provinsi terinformatif,” ucap Mahyeldi.
Bukan tanpa alasan, sambung Mahyeldi, selain merupakan pelaksanaan amanah Undang-Undang (UU) Nomor 14 tentang Kerterbukaan Informasi Publik (KIP) dan UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, keterbukaan dalam pelaksanaan pemerintahaan di Pemprov Sumbar menjadikan siapa pun bisa memberikan masukan.
Di mana, masukan itu kemudian akan dijadikan bahan untuk melakukan perbaikan. “Kita terus menerapkan prinsip Johari Window. Bahwa kalau kita ingin maju, maka kita harus terbuka.”
“Buktinya, Pemprov Sumbar mendapatkan apresiasi dan penghargaan atas keterbukaan selama ini,” sambung Mahyeldi.
Meski demikian, Mahyeldi menegaskan bahwa hasil penilaian IKP Sumbar 2024 oleh Dewan Pers akan segera dievaluasi untuk melihat kekurangan-kekurangan yang menyebabkan penilaian Sumbar belum cukup menggembirakan.
Ia pun berharap, seluruh pihak dan pemangku kepentingan di Sumbar juga ikut melihat variabel dari penilaian yang dilakukan.
“Tentu banyak variabel dalam penilaian oleh Dewan Pers. Bisa saja kurangnya ada di pihak kita (Pemprov Sumbar), atau bisa saja di pihak lain.”
