Namun di samping peluang, Mahyeldi menyadari begitu besarnya tantangan yang dihadapi dalam upaya memacu perekonomian Sumbar.
Termasuk di antaranya fenomena pinjaman online (pinjol) yang kerap kali menjerat masyarakat yang sebagian besar merupakan pelaku UMKM.
“Ini yang perlu kita sikapi. Banyak yang terlilit pinjol. Ada juga yang terlilit utang dari lembaga keuangan resmi, dan tidak memiliki kemampuan lagi untuk membayar utang tersebut.”
“Solusi atas masalah-masalah seperti ini harus segera kita dapatkan dan terapkan untuk membantu masyarakat yang terjerat utang,” ujarnya lagi.
Sementara itu dalam laporan pelaksanaan rapat pleno tersebut, Kepala OJK Sumbar, Roni Nazra, yang juga merupakan Anggota Tim Pengarah TPAKD Sumbar menyebutkan, Program TPAKD Sumbar terus diupayakan sejalan dengan program unggulan Pemprov Sumbar.
Begitu pun hendaknya dilakukan hingga ke pemerintahan tingkat kabupaten/kota. “Oleh karena itu, koordinasi sangat penting dalam TPAKD. Kita tahu, potensi yang ada di Sumbar sangat besar, dan butuh komitmen bersama untuk memaksimalkan potensi tersebut.”
“Seperti tahun 2024, kita fokus ke sektor pertanian, nanti ini akan kita evaluasi untuk melihat apakah fokus ke depan perlu kita geser ke sektor lain atau tetap di sektor ini,” ujar Roni Nazra.
Turut hadir dalam Rapat Pleno TPAKD Sumbar Semester II 2024 tersebut, Sekda Sumbar, Yozarwardi Usama Putra; Kabiro Perekonomian Sumbar, Kuartini Deti Putri; Kepala DJPb Sumbar, Syukriah HG; Kepala BPS Sumbar, Sugeng Arianto, Kepala Tim Implementasi Kebijakan SP dan Pengawasan SP BI Sumbar, Dini Nur Setiawati; jajaran Kepala OPD di lingkup Pemprov Sumbar, Pimpinan Instansi Vertikal, Pimpinan BUMN/BUMD, hingga Pimpinan Perguruan Tinggi. (rdr/adpsb/isq)
