JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Dalam rangka menyambut Hari Ibu ke-96 pada 22 Desember 2024 mendatang, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mengusung tiga program prioritas untuk mendorong pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menuju Indonesia Emas 2045.
Ketiga program tersebut, yakni Ruang Bersama Indonesia (RBI), perluasan fungsi layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129, dan penguatan Satu Data Perempuan dan Anak berbasis desa.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Choiri Fauzi, menekankan pentingnya Hari Ibu sebagai pengingat bahwa perempuan merupakan salah satu penggerak utama pembangunan nasional.
“Kesetaraan gender adalah kunci menuju Indonesia Emas 2045. Dengan memberdayakan perempuan, kita dapat menciptakan kesejahteraan bagi seluruh keluarga,” ujarnya dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang mengangkat tema ‘Perempuan Menyapa, Perempuan Berdaya Menuju Indonesia Emas 2045’, Senin (18/11/2024).
Ia melanjutkan, program RBI merupakan pengembangan dari Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Melalui RBI, pemerintah bekerja sama dengan masyarakat menciptakan ruang belajar, pelatihan keterampilan, serta tempat bermain anak yang mengedepankan nilai-nilai lokal dan budaya bangsa.
RBI juga diharapkan menjadi solusi kreatif untuk tantangan digitalisasi, seperti mengurangi ketergantungan anak pada gawai melalui permainan tradisional dan edukasi berbasis budaya.
“RBI merupakan gerakan hati, bukan sekadar program seremonial. Di sini, anak-anak dapat bermain permainan tradisional yang menanamkan nilai-nilai kerja sama, integritas, dan keberagaman,” imbuh dia.
Bagi perempuan, RBI menyediakan pelatihan keterampilan berbasis desa. Selain itu, data yang terkumpul dari RBI akan menjadi landasan untuk mengembangkan Satu Data Perempuan dan Anak.
Sebagai langkah awal, RBI akan diluncurkan di enam lokasi, termasuk Malang, Tangerang, Jambi, dan NTT. Desa-desa ini menjadi percontohan dengan indikator keberhasilan seperti nol angka stunting dan berkurangnya kekerasan terhadap perempuan serta anak.
Program prioritas kedua, perluasan fungsi layanan Sapa129 diharapkan dapat mempermudah masyarakat melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik yang dialami maupun yang disaksikan.
“Kami berupaya memastikan setiap laporan ditangani secara responsif dan cepat melalui koordinasi dengan UPTD di kabupaten atau kota terkait,” ujar Arifah.
Menurutnya, Sapa129 juga dapat menjadi sarana edukasi dan advokasi untuk masyarakat agar lebih peka terhadap isu-isu kekerasan di sekitarnya.
Ketiga, inisiatif Satu Data Perempuan dan Anak berbasis desa dirancang untuk mendukung pembangunan berbasis bukti.
