JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Wakil Ketua Komisi VI DPR-RI Andre Rosiade menegaskan wacana Presiden Prabowo Subianto terkait kepala daerah dipilih DPRD karena Presiden Prabowo ingin mendorong agar sistem perpolitikan di Indonesia itu lebih efisien. Anggaran negara yang selama ini dihabiskan untuk penyelenggaran Pemilihan kepala daerah (Pilkada) seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.
“Semangat Presiden Prabowo adalah efisiensi. Beliau ingin sistem partai politik kita lebih efisien agar anggarannya bisa digunakan untuk kepentingan rakyat. Contoh Program Makan Bergizi Gratis, perbaikan gedung sekolah di seluruh Indonesia, memperbaiki sistem irigasi agar kita bisa swasembada pangan, membangun sekolah unggul di seluruh kabupaten, dan lain sebagainya,” kata Andre Rosiade saat menjadi narasumber program Apa Kabar Indonesia Pagi di TVOne dengan tema ‘Prabowo Minta Kepala Daerah Dipilih DPRD’, Sabtu (14/12/2024) pagi.
Tidak hanya soal efisiensi anggaran, Presiden kata Andre juga melihat Pilkada langsung selama ini tak serta merta memperbaiki tingkat partisipasi pemilih, di samping mahalnya biaya politik yang dikeluarkan para kandidat. Kandidat yang maju juga bukan yang punya kapabilitas, tapi karena punya banyak uang.
“Bagaimana sekarang kita lihat tingkat partisipasi pemilih sangat kurang, rata-rata hampir 50 persen saja masyarakat kita yang datang ke TPS. Lalu banyak sekali pemimpin yang muncul tiba-tiba karena punya uang tapi tidak punya rekam jejak dan kapabalitas. Lalu operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK dan aparat penegak hukum lainnya terhadap banyaknya kepala daerah karena ongkos politiknya tinggi. Ini juga harus dipertimbangkan,” jelas Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR-RI.
Kemudian kata Andre, persoalan anggaran Pilkada bukan saja sekadar anggaran yang dikeluarkan oleh kandidat, tapi juga besarnya anggaran yang dikeluarkan negara. Dimana per 15 Juli 2024 saja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menganggarkan Rp41,2 triliun untuk kebutuhan penyelenggaraan Pilkada kepada lembaga-lembaga seperti KPU, Bawaslu, Kepolisian dan TNI. Di mana hampir Rp30,697 triliunnya direaliasikan sebagai anggaran penyelenggaraan Pilkada.
