“Dengan pendekatan personal saya kepada pejabat di Kementerian Kehutanan, akhirnya setelah dua tahun, lahan tersebut dinyatakan bebas dari hutan lindung,” ucapnya.
Dengan bebasnya lahan tersebut dari status hutan lindung, Rusma mengatakan bahwa masyarakat nanti dapat memiliki sertifikat hak milik atas lahan. Ia sudah mengupayakan agar pemerintah pusat mengeluarkan sertifikat biru untuk lahan tersebut. Kini pihaknya menunggu sertifikat biru tersebut selesai dibuat.
“Sertifikat biru adalah sertifikat induk dari 5.900 ha lahan itu. Kalau sertifikat biru sudah selesai dibuat, Pemkab Pessel akan memecah sertifikat untuk para pemilik lahan itu. Pembuatan sertifikatnya gratis,” tuturnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pesisir Selatan, Yanti Martias, menambahkan bahwa 5.900 ha lahan itu dibebaskan dari status hutan lindung berdasarkan Program Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan.
Ia menyebut bahwa program itu merupakan amanat langsung dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. (rdr/ant)
