Kondisi ini berbeda dengan capaian realisasi pendapatan di tingkat kota yang dinilai bagus. Bahkan, dua puluh kota dengan realisasi pendapatan tertinggi, tiga di antaranya berasal dari Sumbar dengan capaian di atas 82 persen. “Pak Kapuspen (Kemendagri) ini tugasnya mengumumkan yang begini-begini, Pak. Memberikan penghargaan. Sampaikan ke publik. Ini Kota Bukit Tinggi, Payakumbuh, dan Padang Panjang, meskipun gak datang wali kotanya (mengikuti Rakor),” ujarnya.
“Nah kemudian belanja. Kita lihat belanja nasional, saya sampaikan ke Presiden kemarin. Pak, belanja kita 71,02 persen. Kok rendah, kata Presiden. Iya Pak, karena target pendapatan tidak sesuai dengan perencanaan. Karena transfer dari Pusat dikurangi (TKID), Transfer Keuangan Daerah Dana Desa, bahasanya kan dirasionalisasi, tapi kan dikurangi. PAD juga banyak yang terpukul. Slow down ekonomi, otomatis belanja pun pasti menurun, dari 82,69 persen jadi 71,02 persen,” urainya.
Kendati demikian, lanjut Tito, apabila dilihat dari realisasi pendapatan Provinsi Sumbar menunjukkan kondisi yang bagus, begitu pula dengan realisasi belanjanya.
“Rata-rata nasional belanja Provinsi 77,27 persen, Sumbar itu 77,47 persen di atas rata-rata nasional meskipun sedikit, tapi sudah cukup baik. Sementara pendapatannya 93,85 persen jadi masih ada lebih kurang 16 persen dari APBD-nya, antara garis biru dengan garis hijau,” bebernya.
“Jadi, sekali lagi, saya menyampaikan apresiasi untuk tingkat provinsi pengelolaan keuangan, baik pendapatan maupun belanja, alhamdulillah, Pak Gubernur termasuk kategori yang bagus. Terima kasih, Pak,” ucapnya kepada Gubernur Sumbar Mahyeldi yang duduk di sampingnya. (suara.com)
