“Selain itu harus bisa membangun kolaborasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di pemerintah daerah (Pemda),” imbaunya.
Masih terkait pelayanan, kepada jajaran Kanwil BPN Provinsi Sumatra Barat, Menteri Nusron menyampaikan dua pesan yang ia tekankan, yaitu terkait digitalisasi serta business process dalam hal pelayanan masyarakat.
“Digitalisasi (layanan pertanahan, red) dan business process harus dibuat lebih sederhana,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN dalam pengarahannya.
Selain mempercepat layanan kepada masyarakat, digitalisasi yang dilakukan diharapkan dapat mengurangi hambatan dalam pelayanan. Salah satunya, seperti pungutan liar (pungli) yang dianggap masih terjadi di sejumlah daerah.
“Karena isunya tentang pelayanan itu umumnya adalah keterlambatan dan juga pungli. Itulah yang harus kita ubah agar lebih cepat dan bersih tidak ada bayar membayar,” ujar Nusron Wahid.
Mengawali pengarahan, dilakukan pemaparan capaian program strategis oleh Kepala Kanwil BPN Papua Barat, Jhon Wiclif Aufa dan Kepala Kanwil BPN Sumbar, Dewi Sri Puspita.
Dalam pertemuan yang diikuti oleh seluruh Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Kanwil BPN Provinsi Papua Barat dan Sumatra Barat, bertindak sebagai moderator ialah Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis.
Turut hadir dalam pengarahan kali ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. (rdr/rel)
