Menurut dia, saat ini sudah banyak aparat pemerintah yang menindak tegas pelaku penambangan ilegal walaupun harus berhadapan dengan rekannya sendiri. Namun, kata dia, tak sedikit juga oknum aparatur pemerintah seperti aparat keamanan dan birokrat yang menjadi penyokong praktik penambangan ilegal.
“Untuk menghentikan konflik internal dalam penanganan penambangan ilegal ini, seperti di Solok Selatan, Sumatera Barat, menurut saya menjadi urgen Keppres dari Pak Presiden Prabowo untuk pembentukan Satgas Gabungan Penanganan Penambangan Ilegal tadi yang lintas kementerian dan lembaga,” kata dia.
Dia mengatakan kerusakan alam dari tambang ilegal dan konflik horisontal masyarakat secara perlahan tapi pasti menggerus ketahanan nasional. Menurutnya sudah banyak peristiwa longsor, banjir, konflik antar masyarakat yang semuanya menimbulkan korban nyawa dan kerugian materi tak sedikit.
“Kerentanan lingkungan dan sosial ini hemat saya, tidak akan dibiarkan lama oleh Bapak Presiden, karena ini tidak sesuai dengan cita-cita beliau yang ingin membawa Indonesia kuat,” kata dia. (rdr/ant)
