Data digital ini dilakukan untuk memudahkan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat pascabencana di wilayah Sumbar. “Jika terjadi bencana, pihak yang memberikan bantuan atau pertolongan tentu akan lebih cepat dan gampang, karena secara digital data dasarnya sudah ada,” ujarnya.
Dengan adanya digitalisasi data berbasis nagari ini, pihaknya berharap OPD terkait bisa berperan maksimal. Misalnya, Dinas Sosial bisa menentukan prediksi jumlah bantuan yang harus disalurkan sesuai data, baik logistik, sandang, pangan, dan lainnya, sehingga eksekusinya tidak lagi terlambat.
“Sebab selama ini, itu yang sering terjadi. Misalnya, persoalan rumah akibat gempa di Pasaman dan Pasaman Barat hingga saat ini belum beres, akibat data yang selalu berubah-ubah. Dengan adanya data digital, semua rumah bisa ketahui, dan data tidak bisa dipalsukan,” terangnya.
Hadirnya data digital rumah rawan bencana ini sangat diapresiasi Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Sumbar, Ilham Wahab, karena selama ini keterlambatan untuk bantuan rumah yang terdampak bencana kebanyakan karena terkendala data yang tidak valid dan cenderung berubah.
Dengan adanya data sektor perumahan secara digital, jumlah rumah rusak berat, sedang, dan ringan akibat terjadinya bencana bakal mudah diketahui tanpa adanya manipulasi data. Menurut dia, kejelasan data ini juga bakal mempercepat proses bantuan yang akan diberikan.
“Pernah data rumah rusak yang diajukan sampai sepuluh ribu lebih, tapi setelah divalidasi hanya seribu rumah. Betapa jauhnya selisih data tersebut, tapi kalau sudah digital tidak jumlahnya tidak bisa diubah, dan proses untuk mengajukan ke BNPB bisa cepat,” ujarnya. (rdr/ant)
