PADANG, RADARSUMBAR.COM – Pandemi COVID-19 telah membawa ketidakpastian terhadap perekonomian nasional dan global. Untuk itu, Pemerintah meluncurkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), salah satunya dengan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Alhamdulillah, dengan adanya program PEN tersebut, perekonomian Indonesia perlahan-lahan membaik. Dapat tumbuh hingga 7,07% pada triwulan II 2021,” sebut Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade saat menjadi keynote speech pada kegiatan diskusi “BUMN Sebagai Lokomotif Pemulihan Ekonomi Nasional di kota Padang, Sumatera Barat” di Hotel Mercure, Padang, Jumat (17/12).
Ia menegaskan, kontribusi BUMN untuk perekonomian nasional sangat besar. Saat ini BUMN berjumlah 142 perusahaan dengan total aset Rp8.092 triliun dan bidang usaha beraneka ragam. Total aset BUMN tersebut jauh melebihi aset super holding company Temasek (Singapura) yang bernilai Rp1.112,59 triliun dan Khazanah (Malaysia) sebesar Rp463,59 triliun.
Selama kurun waktu 10 tahun terakhir, jelas Andre, BUMN telah ikut berkontribusi menambah pundi penerimaan negara hingga Rp3.295 triliun. Pendapatan yang disetorkan BUMN berasal dari dividen, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), lainnya dan pajak.
BUMN kata Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar ini, telah menunjukkan peran yang strategis dalam pembangunan infrastruktur antara lain membangun jalan tol, beberapa bandara/pelabuhan, jalur/stasiun kereta api, melaksanakan program 35 gigawatt dan menciptakan harga BBM di Papua sama dengan pulau Jawa.
“Hal ini meningkatkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Indonesia serta membuka akses wilayah sehingga memperlancar distribusi barang/jasa,” tandas Andre.
Andre menjelaskan, Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003, di dalamnya disebutkan bahwa BUMN memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Maksud dan tujuan pendirian BUMN lanjut Andre, adalah memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional termasuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.
Kemudian, kata Andre lagi, menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi, turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
“Karena itu, Peranan BUMN sangat signifikan, baik melalui sumbangan pajak dan dividen bagi negara, penyerapan tenaga kerja, maupun belanja modal yang menimbulkan efek berantai bagi roda perkonomian,” papar ketua harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.
Menurut dia, satu hal penting yang harus diperhatikan betul adalah soal tata kelola BUMN yang mesti mengimplementasikan Good Corporate Governance (GCG), sehingga kinerja BUMN diharapkan bisa mencapai titik yang maksimal.
