JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Pencegahan stunting merupakan salah satu agenda strategis nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.
Pemerintah terus berupaya mensinergikan program-program kementerian/lembaga dengan program Makanan Bergizi Gratis (MBG), dalam upaya menekan angka stunting.
Pelaksana Tugas (Plt) Deputi III Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Nunung Nuryartono, menegaskan bahwa kolaborasi lintas kementerian/lembaga (K/L) menjadi kunci keberhasilan percepatan penurunan angka stunting. Menurutnya, pencegahan stunting membutuhkan koordinasi lintas sektoral.
“Banyak K/L, baik di tingkat pusat maupun daerah, telah menjalankan program terkait. Namun, integrasi dengan MBG menjadi krusial untuk mempercepat target pemerintah, yakni prevalensi stunting di bawah 20% sesuai standar WHO, bahkan hingga 5% pada 2045,” ujarnya dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang mengangkat tema ‘Makan Bergizi Gratis Solusi Atasi Stunting’, Senin (18/11).
Nunung Nuryartono melanjutkan, program MBG yang akan diluncurkan pada Januari 2025, memiliki cakupan luas yang mencakup anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita, kelompok yang juga menjadi sasaran intervensi stunting.
Hal ini sejalan dengan Perpres No. 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, yang juga sedang direvisi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan terbaru.
Salah satu strategi kunci adalah pemanfaatan data berbasis alamat untuk memastikan intervensi tepat sasaran. Oleh karena itu, kolaborasi berbagai kementerian menjadi penting, karena keberhasilan MBG sangat tergantung pada keselarasan program lintas sektor.
Dalam konteks kebijakan nasional, dia pun menegaskan pentingnya pemutakhiran data dan pengawasan pelaksanaan program.
Pemerintah telah memetakan titik prioritas berdasarkan data prevalensi stunting, sehingga alokasi anggaran dapat lebih tepat sasaran. Salah satu inovasi yang menarik adalah integrasi MBG dengan pemanfaatan pangan lokal.
Nunung mencontohkan daerah yang memanfaatkan pendekatan berbasis komunitas untuk mendukung ketahanan pangan, seperti pengolahan magot sebagai pakan ternak dan pupuk organik yang mendukung produksi pangan lokal.
“Komunitas ini bisa menjadi inspirasi untuk daerah lain, terutama dalam menggerakkan ekonomi lokal sekaligus memenuhi kebutuhan gizi,” tambahnya.
Dia pun menekankan strategi ini juga menjadi solusi untuk daerah terpencil seperti Papua, di mana distribusi logistik sering menjadi kendala.
Dengan mendorong pemanfaatan sumber daya lokal, biaya distribusi dapat ditekan sekaligus memastikan kebutuhan gizi masyarakat terpenuhi.
Intervensi Dini
