Ia meminta Bawaslu bisa menindak tegas praktik politik uang yang dilaporkan masyarakat dan mahasiswa UM Sumbar nantinya.
“Dengan kekuatan personel Bawaslu yang ada, saya harap segala pelaporan bisa ditindaklanjuti segera nantinya bukti keseriusan Bawaslu,” katanya.
Petugas KPPS juga diminta aktif dalam mengawasi adanya kamera atau telpon genggam yang digunakan memotret saat pencoblosan.
“Modusnya beragam, mobilisasi massa pemilih yang dibayar kemudian bukti memilih dengan tanda foto. Ini harus diawasi bersama khususnya KPPS,” kata Wendra.
UM Sumbar berharap masyarakat pemilih tidak termakan bujuk rayu politik uang untuk menentukan pilihannya.
“Masyarakat yang mencintai daerahnya, tidak akan memilih pemimpin karena uang. Jangan mau diiming-imingi apapun,” pungkas Wendra. (rdr/ant)
