“Ini yang menurut saya harus diperbaiki dan diluruskan, bicara karantina penting, jelas tidak ada keraguan dalam kaitan mitigasi terutama untuk Omicron, saya selalu sampaikan minimal 7 hari, karena hari ke-5 dan ke-6 itu harus ada tes PCR yang menunjukkan negatif dengan gejala yang negatif,” tuturnya.
“Selain dari durasi juga dari sisi bagaimana standar kualifikasi dari tempat dia karantinanya, misal sikulasinya, dia terpisah dia mendapatkan juga pemantauan harian yang memadai, kemudian evaluasi monitoring,” sambungnya.
Diketahui sebelumnya, Komisi VIII DPR RI mencecar BNPB soal masa karantina 10 hari bagi WNI dari luar negeri yang disebut memakan biaya Rp24 juta. Kepala BNPB Suharyanto pun memberikan penjelasan. Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily mendesak BNPB memberi penjelasan soal karantina 10 hari di hotel memakan biaya cukup mahal. Sebab, menurut Ace karantina tersebut berdampak besar ke masyarakat.
“Tapi yang menjadi masalah juga kadang-kadang, jangan sampai ada tuduhan masyarakat bahwa ini bisnisnya BNPB bekerja sama dengan pemilik hotel, jangan sampai begitu, Pak, ini yang harus ditepis. Banyak yang WA ke saya, ini misalnya 10 hari Rp24 juta, kan lumayan Pak Rp24 juta, Rp24 juta Pak 10 hari paket karantina di hotel,” ujar Ace dalam rapat dengar pendapat dengan BNPB, di Kompleks Parlemen, Senin (13/12).
Berdasarkan informasi yang diterima Ace, hotel-hotel di Jakarta dan sekitarnya sudah penuh dipakai untuk karantina. Menurut Ace, tidak ada masalah soal karantina 10 hari jika memang ada penjelasan yang transparan dan terbuka, sehingga tidak menimbulkan masalah di masyarakat. Karena itu, Ace menilai semua pihak perlu tahu, termasuk soal umroh.
Kepala BNPB Suharyanto menjelaskan, masa karantina 10 hari tersebut bukan dari keputusannya. “Kenapa berubah-ubah? Nah, sekarang diputuskan memang 10 hari ini. Ini bukan keputusan Kepala BNPB Pak walaupun kami Kasatgas,” ujarnya.
Suharyanto mengatakan keputusan masa karantina berada di tangan menteri. Suharyanto berjanji akan menyampaikan masukan itu ke pejabat atas. “Hari ini kami akan angkat ke pimpinan atas. Karena penentuan 10 hari ini berdasarkan keputusan dari para menteri, kami Kasatgas hanya menjalankan saja,” katanya. (detik.com)
