Andre juga membantah informasi yang menyebutkan adanya upaya melarang orang yang bukan orang Minang berjualan nasi Padang dengan mewajibkan rumah makan atau restoran Padang mendapatkan lisensi langsung dari IKM. Termasuk soal adanya isu lisensi tersebut didapatkan dengan mengeluarkan sejumlah biaya dan bukan gratis.
“Mengenai isu soal lisensi restoran Padang yang dikeluarkan oleh IKM. Lisensi itu dikeluarkan oleh IKM, pertama tidak dipungut bayaran. Kedua, lisensi itu dalam rangka untuk memastikan cita rasa. Cita rasa bahwa masakan Padang itu sesuai dengan ciri khas rasa Padang-nya. Jadi bukan untuk melarang orang di luar Minang atau masyarakat Sumbar untuk berjualan,” terang Andre.
Andre juga berharap agar persoalan serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari. “Jadi saya minta polemik ini kita hentikan ya, tidak perlu diperpanjang. Soal urusan razia itu tidak benar dan tidak diperbolehkan. Setiap masyarakat Indonesia boleh memasak makanan Padang, boleh berjualan masakan Padang, tidak ada larangan,” pungkas Sekretaris Fraksi Gerindra MPR RI.
Diberitakan sebelumnya, video berdurasi 38 detik yang menunjukkan aksi sejumlah orang mencopot label ‘Masakan Padang’ di salah satu rumah makan di Desa Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon, viral di media sosial. Ternyata pencopotan itu dipicu protes memasang harga terlalu murah. (rdr)
