Selanjutnya adalah program kesehatan, dimana harapannya agar personel Polri mendapatkan kualitas layanan kesehatan yang baik. Polri juga terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Polri beradaptasi, berinovasi, dan mengubah budaya kerja dari dilayani menjadi budaya melayani sehingga dapat mewujudkan pelayanan yang humanis. Hal ini dilakukan dengan meluncurkan 16 layanan berbasis Teknologi Informasi di berbagai layanan kepolisian.
Dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, anggota Polri yang tersebar di seluruh Indonesia terus berupaya menjadi problem solver bagi setiap permasalahan masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui program Polsek sebagai basis resolusi dan realisasi Bhabinkamtibmas sebagai pusat informasi dan problem solver.
“Terdapat 1.063 Polsek (di 343 Polres dan 33 Polda) tidak lagi melakukan penyidikan, melainkan berfokus pada penanganan Harkamtibmas. Kehadiran sosok Polri ditengah-tengah masyarakat diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan masyarakat, tidak perlu menggunakan senjata atau penggunaan kekuatan,” ucapnya.
Di tengah pandemi COVID-19, mantan Kapolda Banten ini juga menegaskan Polri tidak melupakan tugas pokoknya menjaga stabilitas keamanan dalam negeri. Sepanjang tahun 2021, Polri berhasil menggagalkan peredaran gelap 9,7 ton narkoba dan menyelamatkan 39,24 juta generasi penerus bangsa dari bahaya narkoba.
“Tidak ada toleransi dan tidak boleh ada ruang bagi bandar narkoba di negara ini, termasuk anggota Polri yang terlibat di dalamnya, saya ingatkan pilihannya hanya satu pecat dan pidanakan,” pungkasnya.
Terkait dengan tindak pidana terorisme, Polri telah berhasil menangani terorisme ditunjukkan pada kasus bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar, Sulsel pada hari Minggu, 28 Maret 2021 pukul 10.25 WITA. Pasca kejadian tersebut, Polri secara cepat merespon dengan melakukan penegakan hukum terhadap 108 tersangka di 8 Provinsi (Sulsel, Sulteng, DKI Jakarta, Jabar, NTB, Jatim, Jateng, dan DIY).
“Selama periode Januari sampai Mei 2021, jumlah tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia sebanyak 6 kejadian dengan 217 tersangka, sebanyak 209 tersangka dalam proses penyidikan dan 8 tersangka dilakukan tindakan tegas terukur (6 meninggal dunia dan 2 bom bunuh diri),” ucapnya.
Lebih lanjut, Sigit juga memaparkan penerapan Restorative Justice dikedepankan dalam penyelesaian perkara untuk menciptakan penegakan hukum berkeadilan. Peningkatan penyelesaian perkara dengan Restorative Justice 64 persen lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya.
Hal ini juga diikuti dengan percepatan penyelesaian penanganan berbagai sasus yang menjadi perhatian publik antara lain pungli yang meresahkan masyarakat di Jakarta Utara, kebocoran data BPJS, dan kasus pinjaman online PT. Southeast Century Asia. “Profesionalisme Penyidik Polri harus dijaga dan dipertahankan dengan tampilan yang tegas namun tetap humanis serta menghormati nilai-nilai Pancasila dan Hak Asasi Manusia,” katanya.
Sigit menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan tersebut tidak akan dapat diraih tanpaadanya dukungan dari Bapak Presiden RI dan Bapak Wakil Presiden RI, para pimpinan Lembaga Tinggi Negara, TNI, para pimpinan Kementerian/Lembaga, seluruh anggota MPR / DPR / DPD RI, para mitra kerja, dan seluruh masyarakat.
“Oleh karena itu, selaku Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh elemen bangsa yang telah membantu Polri mencapai titik ini,” terangnya.
Sebagai Bhayangkara yang tangguh, Polri kata Sigit juga harus melakukan upaya terbaik dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada dalam rangka membantu penanganan Pandemi Covid-19 melalui pendisiplinan protokol kesehatan 5M, penguatan upaya 3T, penjagaan dan penyekatan, operasi yustisi dan membantu akselerasi program vaksinasi Nasional melalui gerai vaksinasi presisi dan vaksinasi massal.
“Besok kita akan memasuki masa PPKM Darurat dan Operasi Aman Nusa II Penanganan Covid-19 Lanjutan di Jawa dan Bali. Persiapkan segera strategi penjagaan dan penyekatan, pendisiplinan protokol kesehatan, dan implementasi lapangan kebijakan pembatasan ini,” tutup Sigit. (*)
