“Kampanye ilegal menunjukkan adanya pembodohan politik. Seharusnya, tim pemenangan dan calon memberikan contoh dengan mengikuti aturan kampanye yang sudah jelas,” ujar Najmuddin.
Ia juga menyarankan agar Bawaslu mengumumkan jumlah pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Paslon dan timnya. Hal ini penting agar masyarakat bisa menilai dan menentukan pilihannya secara bijaksana berdasarkan rekam jejak kepatuhan calon.
“Masyarakat harus dicerdaskan, bukan dibodohi. Mengumumkan pelanggaran akan membantu pemilih mengetahui calon mana yang mematuhi aturan dan calon mana yang melanggar,” tegasnya.
Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang 2024 akan digelar di 1.487 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 11 kecamatan, dengan total daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 665.126 orang. Ada tiga pasangan calon yang bertarung dalam kontestasi ini: Fadly Amran-Maigus Nasir (nomor urut 1), Muhammad Iqbal-Amasrul (nomor urut 2), dan Hendri Septa-Hidayat (nomor urut 3). (rdr/mc)
