Dari 109 balita stunting di desil 1, 60 balita tinggal di rumah tidak layak huni, 211 balita tidak memiliki fasilitas BAB yang layak, 239 balita tidak memiliki akses air minum layak.
Dan 3 balita tidak memiliki sumber penerangan listrik PLN dan 71 balita masih tinggal di rumah tangga yang memasak dengan kayu dan minyak tanah.
Untuk bantuan rumah tidak layak huni pada 2023 sebanyak 141 RTLH atau 54 persen merupakan penerima RTLH yang ada di data P3KE.
Untuk dinas pertanian, ada 52 penerima bantuan benih padi atau 32 persen merupakan penerima manfaat yang ada di data P3KE.
Sedangkan penerima beasiswa dari Baznas sebesar 179 penerima manfaat atau 10,8 persen berasal dari data P3KE.
Pasaman Barat juga mengejar isu kemiskinan dan stunting kepada perusahaan yang ada melalui inovasi berkolaborasi untuk kendalikan dan nol-kan stunting melalui intervensi gizi sensitif terpadu.
Pada 2023 telah didapatkan sebesar Rp101 juta untuk empat empat penerima manfaat dengan program renovasi rumah tidak layak huni, bantuan jamban, sambungan air minum, sambungan listrik dan kompor gas dan regulator.
“Pemkab Pasaman Barat menargetkan penurunan angka kemiskinan 0,08 dari 6,92 persen atau 33.520 jiwa menjadi 6,84 persen atau 26.816 jiwa pada tahun 2024 ini,” katanya.
Pihaknya juga telah menerima kunjungan Pemkab Tangerang dengan berbagi informasi kiat penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, Kamis. (10/10/2024). (rdr/ant)
