BUKITTINGGI, RADARSUMBAR.COM-Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, membeberkan perannya sebagai anggota legislatif dalam rangka mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Hal itu disampaikan dalam forum Muktamar XII KAMMI bertema “Arah Kontribusi Alumni dalam Mewujudkan Keadilan Sosial” yang digelar Sabtu (13/11/2021) di Kota Bukittinggi.
Andre Rosiade yang juga ketua DPD Gerindra Sumbar mengatakan, secara konseptual keadilan sosial bisa terwujud dalam lingkup demokrasi di Indonesia bila sistem politik yang ada melahirkan pemimpin negarawan yang mampu mewujudkan sila kelima dalam Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam konteks legislatif, Andre mengatakan para anggota dewan memiliki peran krusial dalam mewujudkan keadilan sosial. Hal itu ditempuh dengan cara menjalankan fungsi legislatif seperti membuat undang-undang, menyusun anggaran dalam postur belanja APBN atau APBD, serta melakukan pengawasan. “Jika fungsi legislatif itu dijalankan dengan baik maka keadilan sosial pasti bisa terwujud,” kata Andre.
Andre mengatakan, upaya negara dalam mewujudkan keadilan sosial sejatinya telah dimulai sejak Indonesia merdeka. Kala itu, pemerintah membentuk Badan Usaha Milik Negara yang cita-cita utamanya untuk kesejahteraan rakyat. Namun, sampai detik ini cita-cita itu belum terwujud.
Alih-alih berkontribusi menambah kas negara, banyak beredar kabar sejumlah BUMN kita bangkrut dengan mewariskan hutang triliunan Rupiah. “Untuk menjawab tantangan itu, saya Andre Rosiade sebagai anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra yang bermitra dengan Kementerian BUMN, Insya Allah telah dan akan selalu menjalankan fungsi sebagai anggota parlemen,” tegas ketua harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.
Sebagai mitra Kementerian BUMN, Andre mengatakan, secara konsisten mendorong agar perusahaan-perusahaan pelat merah itu memberikan keuntungan kepada negara sekaligus menjalankan fungsi sosial untuk masyarakat.
Dalam urusan penanggulangan Covid-19 misalnya, Andre mendorong kepada holding BUMN Farmasi yang memiliki apotik dan klinik serta seluruh rumah sakit milik BUMN bisa membuka gerai vaksinasi gratis dan mengadakan tes PCR murah untuk masyarakat.
