“Jadi, jangan berkilah tak mau membayar, dengan beralasan dan mempertanyakan apa urgensi dan manfaat dari proyek itu. Sebab, itu dua masalah yang berbeda. Yang satu masalah aturan, yang satu lagi masalah kebijakan politis,” tegasnya.
Dodi Hendra juga mengharapkan, sebagai tokoh politik berlevel Nasional, Epyardi Asda bisa memilah dan memisahkan antara persoalan pribadi dengan persoalan pemerintahan. Termasuk, dengan pemerintahan sebelumnya yang dinilainya ada yang tidak sesuai dengan konsepnya.
“Jika masalah Bupati lama yang terkait dengan pemerintahan, tentu saat ini yang menyelesaikan adalah Bupati saat ini. Tapi jika masalah Pak Gusmal, Pak Syamsu Rahim, Pak Gamawan Fauzi, ataupun yang lainnya, tentu bukan Pak Epyardi Asda yang akan menyelesaikan.”
“Jadi, marilah jaga kondusivitas di Kabupaten Solok ini, dengan berjalan sesuai regulasi dan aturan yang ada. Serta menjalankan semuanya sesuai Tupoksi masing-masing,” ungkapnya. (rdr)
