“Mereka garda terdepan dalam memperjuangkan kesehatan masyarakat. Jangan abaikan mereka. Kami akan terus berupaya ke pusat untuk memperjuangkan para tenaga kesehatan ini,” tegasnya.
Pihaknya sangat menyayangkan tidak adanya kuota PPPK pada 2024 ini. Padahal setelah kami datang dan tanyakan ke Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi ternyata sampai 1 Oktober 2024 KemenPAN-RB masih menerima usulan untuk PPPK tenaga kesehatan sesuai ketersediaan anggaran daerah.
“Usulan itu cukup melalui surat elektronik. Namun ini diduga tidak dilakukan oleh BKPSDM. Saat ini tentu sudah melewati waktu yang ditentukan. Akibatnya 324 orang tenaga kesehatan tidak bisa ikut PPPK,” katanya.
Dia sangat menyayangkan kinerja dari BKPSDM saat ini yang tidak memperjuangkan nasib tenaga kesehatan.
“Jangan biarkan mereka dengan status honor saja. Mereka sudah puluhan tahun bekerja. Kami akan menindaklanjuti persoalan ini,” tegasnya.
Sebelumnya ratusan tenaga kesehatan mengadukan nasib mereka ke DPRD terkait tidak adanya kuota penerimaan PPPK tenaga kesehatan pada 2024 ini.
Sementara itu pihak. BKPSDM hingga saat ini belum bisa dimintai keterangan terkait persoalan tenaga kesehatan itu. (rdr/ant)
