Namun, kata dia, apabila Pilkada Sumbar diikuti lebih banyak pasangan calon maka pesta demokrasi lima tahunan tersebut diyakini akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang lebih besar lagi.
Berbeda dengan Majid, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Sumbar, Syukriah justru optimistis perekonomian di provinsi tersebut tumbuh positif saat momentum pelaksanaan Pilkada serentak 2024.
“Dengan adanya pilkada serentak ini maka transfer ke daerah juga bertambah untuk keperluan belanja pilkada,” kata Syukriah.
Berdasarkan data yang dihimpun DJPb transfer ke Ranah Minang untuk keperluan pilkada serentak sekitar Rp500 miliar. Anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat ke 19 kabupaten dan kota ditambah satu provinsi tersebut diyakini berpengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat.
“Pasti tumbuh ekonominya karena harus belanja. Belanja untuk kebutuhan Pilkada, selain belanja rutin di masing-masing pemerintahan daerah,” kata dia. (rdr/ant)
